Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu) RI memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan proses dan hasil pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan pemilu yang berintegritas.
Mewujudkan pelaksanaan pemilu yang luber, jurdil dan berintegritas dimulai dengan menyusun strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik. Tantangan pelaksanaan Pilkada serentak ketiga pada tahun 2018 dan pelaksanaan Pemilu serentak 2019 semakin membutuhkan perencanaan pengawasan yang jitu dan sistem penegakan hukum yang efektif.
Pada awal kepemimpinan Bawaslu periode 2017-2022, kami memulai dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada para pihak terkait kepemiluan untuk memberikan masukan terhadap Bawaslu selama lima tahun mendatang. Dengan berbagai cara dan kegiatan, Bawaslu menerima kritik dan masukan untuk menentukan langkah awal dalam melakukan pengawasan pemilu.
Dengan mengundang berbagai pihak, Bawaslu menerima masukan terkait penataan organisasi, pengawasan, penindakan, penyelesaian sengketa, dan sosialisasi. Terdapat sekumpulan masukan dari para pihak yang menjadi kontribusi besar terhadap penetuan langkah strategis Bawaslu di masa mendatang.
Buku ini adalah hasil dari program Bawaslu Mendengar tersebut. Seluruh pendapat dan masukan para pihak kami susun dan sistematisasikan sesuai dengan tugas, kewajiban, dan kewenangan Bawaslu. Kami juga menambahkan hasil evaluasi terhadap kinerja pengawasan selama ini, profil anggota Bawaslu, serta gagasan yang disampaikan untuk semakin menyempurnakan kehadiran buku ini.
Semoga program ini menjadi langkah awal yang baik dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilu lima tahun mendatang. Dokumen Bawaslu Mendengar dapat menjadi langkah pertama untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu yang partisipatif dan berintegritas.
